Sejumlah Anggota DPRK Abdya Tolak Mogok

MINGGU, 30 MEI 2010

jurnalpatroli.com: Sejumlah anggota DPRK Abdya menolak aksi mogok yang dilancarkan rekan-rekan mereka, terkait pergantian Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK setempat, karena dinilai dapat merugikan rakyat. “Aksi mogok ini merupakan sikap pribadi anggota Dewan, bukan lembaga karena bukan keputusan rapat,” kata Wakil Ketua DPRK, Drs Rusman Alian, Jumat (28/5) kemarin.

Politisi dari Partai Demokrat (PD) itu bersama dua rekannya, yang baru kembali ke Abdya, Rabu (26/5) malam, setelah mengikuti Kongres Partai Demokrat di Bandung, mengaku sangat terkejut mendapat informasi melalui pemberitaan media massa, bahwa DPRK Abdya mogok. “Kami tidak masuk kantor, bukan ikut melancarkan aksi mogok, tapi telah mendapat izin untuk mengikuti kegiatan partai di luar daerah,” katanya.

Seorang anggota Fraksi Aceh (FA), Hakiman juga menolak aksi tersebut. Melalui pernyataan pers yang diserahkan kepada para wartawan, Hakiman menyatakan, sikap DPRK Abdya mogok telah mendustai serta melukai perasaan masyarakat. “Saya atas nama anggota DPRK dari Partai Aceh menegaskan tidak ada mogok. Pemberitaan dengan mengutip pernyataan pimpinan dan salah seorang wakil pimpinan tentang mogok adalah pernyataan pribadi yang bersangkutan, bukan pernyataan lembaga DPRK,” katanya lagi.

Sekwan bereaksi
Sementara Indra Sukma SK yang dilantik sebagai Sekwan DPRK Abdya pada 11 Mei lalu mengantikan Azwar MR SPd MM, selama ini tidak menanggapi protes dari DPRK setempat. Namun, Rabu (26/5) lalu, mantan Kabag Pemerintahan Setdakab Abdya itu bereaksi atas pernyataan Wakil Ketua DPRK, Elizar Lizam yang mengatakan dirinya cacat hukum.

“Saya keberatan karena pribadi saya tidak cacat hukum. Saya berkewajiban melaksanakan sebagai bawahan bupati karena penunjukan saya sebagai Sekwan adalah sah. Sebab, SK dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat negara yang berkompeten,” tegas Indra Sukma melalui SMS yang dikirim kepada Serambi. Dia menambahkan, “selaku abdi negara, saya berkewajiban melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak seorang pun berhak menyatakan SK pengangkatan saya sebagai Sekwan melanggar undang-undang, apalagi cacat hukum sebelum adanya penetapan/keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” demikian pernyataan Indra Sukma. (ula aceh)

Sumber: --jurnalpatroli.com--

Jalan di Pedalaman Blangpidie dan Jeumpa Rusak Parah

BLANGPIDIE - Jalan di kawasan pedalaman di Kecamatan Blangpidie dan Jeumpa, Aceh Barat Daya (Abdya) mengalami rusak parah. Sehingga, masyarakat yang berdomilisi di kawasan pedalaman itu mengeluh.

Pantauan Serambi, Sabtu (15/5) badan jalan yang rusak berat itu antara lain, jalan dari Desa Cot Jirat, Blangpidie menuju Desa Padang Geulumpang, Jeumpa. Kemudian jalan dari Padang Geumpang, Jeumpa menuju Ujong Padang, Susoh. Selanjutnya dari Desa Lueng Asan menuju Lueng Tarok, Blangpidie.

Bahkan kerusakan sangat parah dialami jalan Desa Lueng Tarok menuju Desa Asoe Nanggroe, Jeumpa sehingga sangat sulit dilintasi. Sepanjang jalan desa tersebut yang dulunya dilapisi aspal, kondisinya sekarang tidak kelihatan lagi. Permukaan aspal terkelupas hampir sepanjang jalan, kemudian muncul lubang besar dan kecil yang terendam air hujan, seperti lintas Lueng Tarok-Asoe Nanggroe.

Beberapa warga yang ditemui di lintasan itu menjelasan, kerusakan jalan sudah berlangsung lama, namun tidak pernah diperbaiki sehingga tingkat kerusakan semakin parah. Kondisi semakin diperburuk dengan musim hujan selama beberapa bulan terakhir.

Angkatan barang dan jasa dari ke kawasan pedalaman Kecamatan Blangpidie dan Jeumpa itu sangat terganggu. Kalau pun ada kendaraan yang masuk harus melewati jalan melingkar dari Ujong Padang, Susoh atau Guhang, Jeumpa.

Gangguan transportasi dari dan ke lokasi sangat dikeluhkan para petani yang menggarap lahan sawah di kawasan Desa Lueng Tarok, Asoe Nanggroe, Ujong Padang dan Cot Jirat. Pasalnya, saat panen raya baru-baru ini, angkutan beca mesin enggan masuk ke sana. “Petani terpaksa mengangkut hasil panen padi menggunakan sepeda motor,” kata Bukhari, salah seorang warga Lueng Tarok.

Informasi diperoleh Serambi, anggaran peningkatan jalan dari Lueng Asan-Lueng Tarok-Asoe Naggroe sudah tersedia dari provinsi tahun 2010. Tender sudah dilaksanakan, tapi pekerjaan belum terlaksana di lapangan.(nun)

SUMBER: http://www.serambinews.com/news/view/30800/jalan-di-pedalaman-blangpidie-dan-jeumpa-rusak-parah

Sekwan Dicopot, Ketua DPRK Abdya Surati Bupati

BLANGPIDIE - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), M Yusuf, Rabu (12/5), melayangkan surat klarifikasi kepada Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH, tentang pencopotan Sekretaris Dewan (Sekwan) dari Azwar MR Sp.d MM kepada Indra Sukma SH sebagai pejabat (Pj) Sekwan Abdya yang baru. Dalam surat setebal dua halaman dengan tembusan ke Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta, Gubernur Provinsi Aceh, Ketua DPRA, dan Muspida Kabupaten Aceh Barat Daya itu disebutkan bahwa, pelantikan dan pemberhentian Sekretaris Dewan (Sekwan) yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Abdya pada 11 Mei 2010, di kantor Bupati Abdya itu tidak sesuai dan melanggar UU-RI No 27 tahun 2009 tentang sususunan dan kedudukan MPR/DPRD.

“Sebab, pihak bupati tidak pernah meminta persetujuan pimpinan DPRK terhadap pengangkatan/pemberhentian Sekretaris Dewan (Sekwan),” jelas kertua DPRK tersebut. Dalam surat tersebut, M Yusuf menjelaskan, posisi Sekwan DPR/DPRD yang diatur sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang susunan kedudukan DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, sebagaimana yang termaktup dalam Pasal 398 Paragraf ke-I Ayat (2), jelas disebutkan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sebagaimanan dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati/Walikota atas persetujuan Pimpinan DPRD kabupaten Kota. “Berkenaan dengan keputusan tersebut kami berharap agar keputusan Bupati itu dapat disesuaikan dengan UU-RI No 27 tahun 2009. Semua ini bertujuan demi penegakan hukum yang berkeadilan,” tegas Ketua DPRK Abdya M Yusuf melalui Wakil Ketua Elizar Lizam, dengan didampingi sejumlah anggota DPRK Abdya dari Fraksi Partai Aceh (F-PA), masing-masing Samsuar, Mukhsalmina, M Nasir, Zaman Akli, M Najib Z, Reza Mulyadi, RS Darmansyah, Samsul Bahri, Hermansyah dan Abdullah.(tz)

SUMBER: http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=7567175415385107688&postID=4282504306848971359

Bupati Abdya ‘Bongkar’ 76 Pejabat, 17 Dinonjobkan

BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) kembali merombak kabinetnya dengan ‘membongkar’ 76 pejabat (11 pejabat eselon II dan 65 pejabat eselon III) dalam acara pelantikan yang digelar di lobi utama Kantor Setdakab setempat, Selasa (11/5). Diantara pejabat yang terkena mutasi itu, sebanyak 17 diantarnya dinonjobkan (dibangkupanjangkan), terdiri 5 pejabat eselon II dan 12 pejabat eselon III.

Para pejabat yang terkena mutasi itu dilantik Wakil Bupati (Wabup), Syamsurizal. Juga hadir dalam acara pelantikan itu antar lain, Kasdim 0110, Mayor Inf Syahrial A, Ketua Fraksi Gabungan Pelangi, Lukman SE mewakili Ketua DPRK, Iptu Said Muhammad mewakili Kapolres serta para asisten, kepala dinas, badan dan kantor serta para kabag di jajaran Pemkan Abdya.

Dari 11 pejabat eselon II yang dimutasi, 5 diantaranya dinonjobkan atau non eselon. Asisten Pemerintahan, Drs Ramli Bahar diperbantukan pada Setdakab, digantikan M Nasir G SH yang dipromosi dari jabatan Kabag Hukum. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Drs Nasruddin AS M Hum yang sedang menjalani proses hukum karena tersangkut kasus dugaan korupsi, diperbantukan pada Setdakab, digantikan drh Cut Hasnah Nur sebelumnya menjabat Sekretaris BKPP setempat.

Kadis Pendidikan, Drs H Sulaiman MM juga diperbantukan pada Setdakab, digantikan Mahyuli RH SPd yang dipromosi dari jabatan Sekretaris Pendidikan setempat. Kadis Sosial dan Tenaga Kerja, M Hanafiah AK SH diperbantukan pada Setdakab, digantikan H Husaini Haji SPd sebelumnya menjabat Kadis Syariat Islam.

Sekrtaris Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Drs H Marnus dipromosi menjadi Kadis Syariat Islam. Sekretaris Dewan (Sekwan), Azwar MR SPd MM juga diperbantukan pada Setdakab, digantikan Indra Sukma SH yang dipromosi dari jabatan Kabag Pemerintahan Umum.

Sedangkan 65 pejabat eselon III yang masuk paket mutasi, 12 diantaranya dibangkupanjangkan atau diperbantukan pada Setdakab Abdya. Masing-masing, Drs Bakti Ihsan, sebelumnya Kabag Pemuda dan Olahraga, Rajul Asmar SE, sebelumnya Kabag Umum pada Sekretariat DPRK, Drs Said Abbas, sebelumnya Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sekarang ditahan karena tersangkut proses hukum. Idrus Hasan SPd, sebelumnya Kabid Program dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sekarang ditahan karena tersangkut proses hukum.

Pejabat lainnya yang dibangkupanjangkan, Hasbi Hasan S Sos MM, sebelumnya, Kabag Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Surya Darma SP, sebelumnya Kabid Program dan Pelaporan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Drs Musawir, sebelumnya Kabid Pengembangan SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Basri Basyah BA, sebelumnya Sekretaris Kecamatan Manggeng. Agusnaini, sebelumnya Sekretaris Kecamatan Susoh, Abdul Majid, sebelumnya Sekretaris Kecamatan Kuala Batee, dan Drs Alharis, sebelumnya Sekretaris Kecamatan Babahrot.

Sementara Pejabat eselon III yang dipromosikan antara lain, Kabag Keuangan pada Sekretariat DPRK, RAE Surya Wulan SE menjadi Camat Blangpidie yang lowong. Camat Kuala Batee, H Sudirman SH MM menjadi Kabag Umum pada Sekretariat DPRK. Kabid Program dan Pelaporan pada Dinas PKKD menjadi Kabag Ekonomi dan Pembangunan menggantikan, H Eddi Lazuardi SE yang dilantik menjadi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

Kasubbag Olah Raga dan Kesehatan Drs Ahsin dilantik menjadi Kabag Pemuda dan Olahraga. Sekretaris Dinas PU, Muddasir SPd menjadi Sekretaris pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Syamsuir SE menjadi Sekretaris Sekretaris pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU), Drs Said Jailani menjadi Sekretaris pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Sekretaris pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Drs Supardi menjadi Sekretaris pada Dinas PU. Kabid Program dan Pelaporan pada Dinas Perisndustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Fakri SH menjadi Sekretaris Majelis Adat Aceh. Guru SMA 1 Setia, Drs Yafrizal dilantik menjadi Kabid Program dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan.

Wabup Abdya, Syamsurizal dalam arahannya mengingatkan bahwa dalam menjalankan tugas dan roda pemerintahan, seorang pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Kabupaten Abdya menuju lebih baik, bermartabat dan menjadi aparatur yang bersih. Disamping itu harus menjadi pimpinan yang amanah dan senantiasa menjadi contoh teladan bagi bawahan maupun masyarakat sekelilinngnya.(nun)

SUMBER: http://www.serambinews.com/news/view/30494/bupati-abdya-bongkar-76-pejabat

Kantor Bupati Abdya Retak Berat

* Ruang Kontrol Bandara CND tak Berfungsi

BLANGPIDIE - Kantor Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) dilaporkan mengalami retak berat, setelah gempa bumi berkekuatan 7,2 Skala Richter (SR) turut mengguncang daerah itu, Minggu (9/5) lalu. Sementara ruang kontrol pesawat udara di Bandara Cut Nyak Dhien (CND) Nagan Raya, hingga Senin (10/5) kemarin, dilaporkan belum berfungsi.

Amatan Serambi, Senin (10/5), Kantor Bupati Abdya berlantai dua di kawasan Pegunungan Putri Hijau, yang ditempati sejak 2008 lalu, terlihat retak berat di bagian dinding, termasuk ruang kerja Bupati Akmal Ibrahim dan Wakil Bupati Syamsurizal. Retak berat juga terlihat di ruangan-ruangan yang ada di lantai dasar, seperti ruang Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg), Bendahara Rutin, Bagian Humas dan Protokol, Bendahara Gaji, Asisten Administrasi Umum, Bagian Umum, ruang Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta ruangan para Staf Ahli.

Gempa yang terjadi sekitar pukul 12.59 WIB, Minggu (9/5) lalu itu juga mengakibatkan dua lembar daun pintu kaca hitam ruangan Staf Diperbantukan di lantai dua copot dan pecah berhamburan. Lampu hias yang tergantung pada plafon ruang lobi utama jatuh, lalu pecah berkeping-keping. Demikian pula sejumlah komputer jatuh berserakan di lantai. Tiang beton tangga menuju lantai dua turun sehingga mengalami keretakan pada tangga.

Meskipun diliputi perasaan was-was, para staf Kantor Bupati Abdya, Senin pagi kemarin, tetap masuk berkerja di ruangan masing-masing. Mereka membersihkan kepingan pencahan dinding beton yang jatuh berserakan atau mengangkat perangkat komputer yang jatuh dari meja. Beberapa staf terpaksa mengeser letak meja dari dinding yang retak parah karena khawatir ambruk.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Abdya, Ir M Tavip bersama staf melakukan pemeriksaan terhadap dinding Kantor Bupati yang mengalami keretakan akibat diayun gempa. Hasil pemeriksaan, M Tavip menjelaskan, keretakan dinding tidak berakibat fatal terhadap bangunan, karena konstruksi utama seperti tiang bangunan masih kuat. “Keretakan yang terjadi di dinding ini masih bisa diperbaiki,” katanya.

Sejumlah bangunan pertokoan bertingkat di Blangpidie dan rumah-rumah penduduk di sejumlah kecamatan di Abdya, juga dilaporkan mengalami keretakan. Sejauh ini, belum ada laporan jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kepanikan sempat melanda sebagian warga yang mendiami kawasan pesisir pantai di wilayah itu.

Belum berfungsi
Sementara itu, akibat diguncang gempa berkekuatan 7,2 SR pada Minggu (9/5) siang lalu, ruang kontrol (cabin control) pesawat udara pada menara pemantau di Bandara Cut Nyak Dhien (CND), di Desa Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, hingga Senin (10/5) kemarin dilaporkan belum berfungsi.

Akibatnya, untuk sementara kontrol pesawat dialihkan ke pinnacle contact post (PCP) milik TNI Angkatan Udara yang berada di sekitar bandara CND. Bahkan, petugas menara pemantau juga masih belum berani bertugas karena masih trauma. “Namun, peristiwa ini tidak sampai mempengaruhi jadwal penerbangan,” kata Kasubsi Keamanan dan Keselamatan Bandara CND Nagan Raya, Herman, kepada Serambi, kemarin.

Menurut Herman, jadwal penerbangan yang ada di Bandara CND Nagan Raya, hingga kini masih berjalan normal tanpa adanya gangguan apa pun. Apalagi terminal keberangkatan dan kedatangan tersebut hingga kini tak mengalami keretakan dan kerusakan pascagempa yang membuat ribuan warga di wilayah itu panik. “Terkait jadwal penerbangan, sejauh ini masih berjalan normal,” katanya.

Secara terpisah, Kepala Markas Cabang PMI Nagan Raya, Ardiansyah, melaporkan sebanyak dua kepala keluarga di Desa Neubok Yee PP, Kecamatan Darul Makmur, kabupaten setempat hingga kini terpaksa mengungsi ke rumah tetangga terdekat. Pasalnya, dua unit rumah yang berada di kawasan pesisir pantai itu ikut mengalami rusak parah akibat diayun gempa berkekuatan 7,2 SR pada Minggu (9/5) siang.

Kedua rumah yang rusak parah itu, masing-masing milik Marzuki MS dan Zulkifli Usman. Sedangkan empat rumah warga lainnya yang berada di desa yang sama dilaporkan hanya mengalami kerusakan ringan. “Pihak PMI Nagan Raya juga telah mendistribusikan bantuan berupa alat-alat rumah tangga kepada sejumlah korban gempa,” kata Ardiansyah.(tz/nun/edi)

SUMBER: http://www.serambinews.com/news/view/30436/kantor-bupati-abdya-retak-berat

Abdya Kian Terpuruk, Akmal Dinilai Gagal

Blangpidie – Setelah tiga tahun satu bulan Pemerintahan Bupati Akmal Ibarhim SH dalam memimpin Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), sejumlah kalangan menilai pembangunan di daerah itu semakin terpuruk.

Koordinator Solidaritas Mahasiswa dan Masyarat Sigupai (Sommasi) Rifyal S.Sos, Kamis (29/4/2010) mengaku sangat prihatin melihat kondisi Abdya paskatiga tahun kepemimpinan Akmal-Syamsurijal. Salah satu indikatornya menurut Rifyal sebesar 90 persen Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Abdya masih ditunjang oleh bantuan pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sementara Sekjen Forum Komunikasi Pemuda Abdya (FKPA) Eddy Syahputra menilai, selama tiga tahun kepemimpian Akmal-Syamsurijal belum ada yang bisa dibanggakan, karena menurutnya Akmal belum bisa berpihak kepada rakyat.

Diakui Eddy, program yang dijalankan Akmal memang sangat bagus seperti program di bidang pertanian, untuk tahun pertama memang bisa dikatakan berhasil, akan tetapi untuk tahun kedua dan ketiga hasil pertanian mulai merosot jauh daripada tahun sebelum Akmal jadi Bupati. “Ini sungguh sangat merugikan rakyat khususnya para petani kecil,” ujar Edy.

Pihaknya berharap, di tahun-tahun terakhir masa kepemimpinannya, Akmal bisa mengupayakan yang terbaik buat rakyat Abdya pada umumnya dan jangan hanya memperhatikan para timsesnya yang setiap saat berlindung di bawah ketiak Akmal. “Kita bisa mengutip pernyataan Akmal dalam setiap pidatonya, Akmal selalu mengatakan kalau pilkada sudah berlalu, dirinya adalah Bupati rakyat Abdya, bukan bupati timsesnya,” kata Eddy.

Hal senada juga diungkapkan RS Darmansyah, Anggota DPRK Abdya dari Partai Golkar, Kamis (29/4/2010), pihaknya menilai Akmal gagal total dalam membangun Abdya selama tiga tahun terakhir.

Darmansyah mencontohkan, defisit anggaran yang melanda Abdya pada tahun 2009 lalu diatas Rp120 Miliar menandakan kurang lihainya pemimpin daerah dalam merancang ataupun memprogramkan rencana pembangunan ke depan. “Membangun suatu daerah harus terlepas dari faktor kepentingan kelompok,” ujarnya.

Bahkan salah seorang Anggota DPRK Abdya dari panitia anggaran mengatakan Abdya sudah sangat bangkrut. Hal tersebut menurutnya bisa dilihat dari plafon anggaran daerah yang diajukan oleh Pemkab Abdya dimana kebutuhan daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang ada. “Kebutuhan daerah sebesar Rp17 Miliar, sementara PAD yang tersedia hanya sebesar Rp15 Miliar,” jelasnya.

Dilanjutkan, membengkaknya kebutuhan daerah yang harus ditutupi oleh PAD tersebut karena banyak kebutuhan di instansi Pemkab Abdya yang tidak jelas, dalam plafon anggaran itu dijelaskan setiap instansi mengajukan anggaran untuk penyediaan jasa administrasi keuangan yang lumayan besar dan rata-rata di atas Rp1 miliar. “Kita tidak tahu apa artinya penyediaan jasa administrasi keuangan tersebut,” ujarnya.

Salah seorang Kepala Dinas dalam kabupaten Abdya menjelaskan, penyediaan jasa administrasi keuangan tersebut adalah untuk membayar uang lelah ataupun sekedar honor dan uang sabun para tenaga Bhakti yang ada di setiap kantor pemerintahan Abdya. “Kita memiliki tenaga bhakti yang lumayan besar jika dibandingkan dengan daerah lain,” jelasnya.

Karena tenaga Bhakti yang ada di daerah Abdya sangat besar lanjutnya, maka sudah sewajarnya rata-rata kantor mengajukan biaya penyediaan jasa administrasi keuangan diatas Rp1 miliar. “Itu sangat lumrah,” sebutnya.

Sementara itu, Asisten-II Setdakab Abdya yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan, Drs Ichsan, menolak memberi komentar dengan alasan dirinya merupakan orang birokrat dan tidak wajar untuk memberikan tanggapan terhadap penilaian yang diberikan masyarakat terhadap kepala daerah. “Maaf, kami tidak bisa komentar, biarkan rakyat yang menilai, kita akan lakukan yang terbaik untuk daerah ini dan jauh dari kepentingan pribadi maupun kelompok, semuanya demi rakyat,” katanya singkat.(*/ha/fri)

SUMBER: http://seputaraceh.com/read/2010/04/30/abdya-kian-terpuruk-akmal-dinilai-gagal